Hukum Perdata
7 menitSyarat Sah Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUH Perdata
Penjelasan lengkap empat syarat sah perjanjian dalam hukum Indonesia, akibat hukum bila syarat tidak dipenuhi, serta contoh penerapannya pada kontrak bisnis.
Baca panduan 6 panduan · 5 bidang hukum
Panduan Hukum Indonesia
Artikel praktis berbahasa Indonesia yang menjelaskan aturan, akibat hukum, dan langkah teknis pada perkara sehari-hari. Setiap panduan mencantumkan pasal serta tautan sumber resmi agar dapat Anda verifikasi sendiri.
Hukum Perdata
6 menitPerbuatan Melawan Hukum: Unsur, Pembuktian, dan Ganti Kerugian
Memahami Pasal 1365 KUH Perdata: unsur perbuatan melawan hukum, perbedaannya dengan wanprestasi, dan cara menghitung ganti kerugian.
Baca panduanHukum Ketenagakerjaan
8 menitPHK dan Hak Pekerja Setelah UU Cipta Kerja
Panduan pemutusan hubungan kerja di Indonesia: alasan sah PHK, perhitungan pesangon berdasarkan PP No. 35 Tahun 2021, dan jalur penyelesaian perselisihan.
Baca panduanHukum Bisnis
7 menitMendirikan PT dan PT Perorangan: Prosedur serta Kewajiban Hukum
Langkah mendirikan Perseroan Terbatas di Indonesia, perbedaan PT biasa dengan PT perorangan untuk UMKM, dan kewajiban kepatuhan setelah berdiri.
Baca panduanHukum Teknologi
6 menitKewajiban Pengendali Data Menurut UU Perlindungan Data Pribadi
Ringkasan UU No. 27 Tahun 2022: dasar pemrosesan data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali, dan sanksi bagi pelanggaran.
Baca panduanHukum Acara
6 menitCara Membaca dan Menganalisis Putusan Pengadilan Indonesia
Teknik praktis membaca putusan: struktur putusan, menemukan ratio decidendi, memeriksa upaya hukum, dan mengutip putusan secara benar.
Baca panduanSumber resmi Republik Indonesia
Seluruh panduan mengacu pada dokumen publik dari lembaga berikut. Anda dapat membuka naskah aslinya secara langsung.
- JDIH BPK RI — Database Peraturan — Badan Pemeriksa Keuangan RI
- peraturan.go.id — Kementerian Hukum RI (BPHN)
- Direktori Putusan Mahkamah Agung — Mahkamah Agung RI
- Putusan Mahkamah Konstitusi — Mahkamah Konstitusi RI
- JDIH Sekretariat Negara — Kementerian Sekretariat Negara RI
- Prolegnas & RUU DPR RI — Dewan Perwakilan Rakyat RI
- Regulasi OJK — Otoritas Jasa Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia — Bank Indonesia
- JDIH Kementerian Ketenagakerjaan — Kementerian Ketenagakerjaan RI
- Peraturan Perpajakan DJP — Direktorat Jenderal Pajak
- Direktorat Jenderal AHU — Kementerian Hukum RI
- Putusan KPPU — Komisi Pengawas Persaingan Usaha